Sabtu, 29 November 2008

Pemilihan Kepala Daerah Langsung

By: Lilih Muflihah
Praktek penyelenggaraan pemerintahan daerah saat ini tak habisnya dibicarakan khususnya pemilihan kepala daerah langsung yang akhir-akhir ini diselenggarakan diberbagai daerah di Indonesia. Ada beberapa variasi yang lazim dilaksanakan di berbagai negara dalam mekanisme pemilihan kepala daerah yaitu kepala daerah dapat dipilih secara langsung oleh masyarakat, dipilih oleh dewan, ataupun diangkat oleh Pemerintah Pusat. Pemberian wewenang dari Pusat ke Daerah atau yang sering disebut sebagai otonomi daerah merupakan salah satu faktor pendorong ide pemilihan langsung. Dengan pemilihan secara langsung kepala daerah akan terikat secara moral, ideologis, dan politik terhadap harapan dan tuntutan masyarakat. Pemilihan kepala daerah secara langsung dinilai lebih demokratis ketimbang cara-cara lainnya di mana rakyat dapat terlibat langsung dalam pemilihan dan terkesan lebih obyektif. Harapan lain adalah dengan pemilihan langsung dapat memperkecil peluang politik uang namun sepertinya karena sistem yang dibuat belum sempurna, bedanya jika pemilihan melalui dewan, politik uang berkisar di lingkungan anggota dewan sedangkan pemilihan langsung politik uang merata di lingkungan masyarakat.

Ide pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan salah satu upaya demokratisasi di daerah yang pada akhirnya tercapainya suatu keadaaan makmur dan sejahtera. Namun sepertinya semangat pemilihan secara langsung masih bersifat euforia demokrasi sehingga masih sulit melihat dampak positif pada peningkatan kualitas demokrasi di tingkat lokal. Jika melihat kembali mekanisme pemilihan sebelumnya yaitu melalui mekanisme Pilkada oleh DPRD, dalam prakteknya sering menghadirkan berbagai indikasi kecurangan dan kewenangan besar yang dimiliki oleh legislatif daerah tersebut dalam semua tahapan pemilihan tidak terbukanya akses masyarakat dalam menentukan siapa yang pantas menjadi pimpinannya. Ada kesan yang kuat bahwa proses-proses dalam Pilkada merupakan monopoli para politisi DPRD. Masyarakat sebagai pemilik kedaulatan politik di daerah sama sekali tidak memiliki akses untuk mempengaruhi keputusan para anggota dewan tersebut. seseorang bisa saja menjadi kepala daerah meskipun tidak didukung rakyat, asalkan mampu menanamkan pengaruh di kalangan mayoritas anggota dewan untuk memilihnya. Usaha untuk mempengaruhi sikap dan keputusan politik tersebut yang membuka kesempatan lahirnya transaksi politik gelap. Sesungguhnya esensi diaturnya kewenangan DPRD dalam memilih kepala daerah merupakan upaya untuk mewujudkan otonomi daerah yang juga bermuara pada demokratisasi di daerah. Namun dalam pelaksanaannya kewengan tersebut malah kontra produktif dan menjadi penghambat proses politik yang demokratis.

Saat ini mekanisme pemilihan yang dilakukan adalah secara langsung namun pada prakteknya juga sulit dikatakan bahwa hal tersebut demokratis. Secara prosedural mungkin proses demokrasi melalui Pilkada langsung sudah benar namun dari substansial belum ada jaminan bahwa mekanisme tersebut akan melahirkan proses yang demokratis apalagi tak ada garansi instrumen tersebut akan melahirkan pemimpin daerah yang mampu, berkualitas, dan diterima masyarakat sehingga bisa membawa daerahnya ke arah yang lebih baik. Ironisnya mekanisme pemilihan ini pun tidak jauh berbeda dalam kenyataannya dengan mekanisme sebelumnya, hanya menjadi ajang praktek politik yang kontra produktif bagi pengembangan demokrasi itu sendiri. Politik uang, kecurangan dalam pemungutan suara, intervensi dari pimpinan pusat partai ternyata masih ikut mewarnai mekanisme pemilihan langsung tersebut.

Jika dilihat dari berbagai kasus pemilihan kepala daerah di Indonesia, terkesan seolah-olah jabatan kepala daerah adalah mudah, siapa saja bisa melakukannya, dan pantas untuk diperebutkan sampai titik darah penghabisan, seperti kasus pemilihan gubernur di Maluku Utara yang tak berkesudahan. Perebutan jabatan tersebut seolah dirinyalah yang lebih layak daripada yang lain, mereka tidak peduli resiko kewajiban yang harus diemban dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sebenarnya sangat berat. Bertambahnya kewenangan daerah akan mengakibatkan pengelolaan daerah semakin sulit, merupakan tanggung jawab kepala daerah untuk dapat mengelola sumber daya manusia, dana, dan sarana yang dimiliki agar bisa didayagunakan secara efektif dan efisienguna meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat di daerahnya. Diperlukan kepala daerah yang tidak hanya memiliki kapabilitas dan integritas yang tinggi, tetapi juga komitmen untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera, adil, aman, makmur, dan demokratis. Namun apa jadinya jika dalam taraf pemilihan kepala daerah saja semua pihak adu otot memperebutkan jabatan itu bahkan harus terjadi pertumpahan darah yang seharusnya tidak perlu terjadi. Bagaimana bisa membangun daerah untuk lebih baik jika setelah pemilihan terjadi konflik berkepanjangan bahkan sampai fasilitas yang ada ikut hancur.

Secara nyata kita bisa melihat ada beberapa kelemahan dalam pemilihan kepala daerah langsung antara lain biaya yang harus disediakan sangat besar, jangkauan wilayah tiap daerah pun berbeda sehingga tidak menutup kemungkinan proses dan pelaksanaannya akan terhambat karena sulitnya jangkauan wilayah tersebut, sebagian besar masyarakat Indonesia masih bersifat paternalistik dan primordial akibatnya masyarakat masih sulit menentukan pilihannya secara mandiri sehingga kesempatan untuk dipengaruhi, dihasut bahkan dimanipulasi oleh elit-elit kelompok begitu besar. Ditambah lagi partai-partai politik masih bersifat sentralistis sehingga bisa saja pilihan yang diberikan elit partai di pusat tidak sesuai dengan aspirasi konstituen di daerah. Yang lebih utama, penegakan hukum atau komitmen terhadap peraturan yang telah dibuat masih sangat lemah misalnya terjadi pelanggaran namun tidak ada sanksi yang dikenakan bahkan kasusnya menguap tanpa bekas. Dampak pemilihan kepala daerah langsung dengan berbagai kondisi tersebut menimbulkan aspek politik maupun sosial, terlihat dari setiap akhir pemilihan kepala daerah di mana banyak terjadi protes dan berujung pada tuntutan di pengadilan. Hal tersebut sah saja dilakukan dalam atas nama demokrasi namun mobilisasi masyarakat di tengah-tengah masyarakat yang masih paternalistik dan primordial menimbulkan konflik terbuka antar para pendukung calon kepala daerah yang berujung pada gangguan stabilitas keamanan seperti pengrusakan terhadap fasilitas umum dan pribadi bahkan memakan nyawa masyarakat sipil.

Variasi pemlihan kepala daerah apakah secara langsung atau tidak langsung, tidak bisa menjamin peningkatan kualitas demokrasi itu sendiri. Kualitas demokrasi sebenarnya harus didasarkan pada banyak hal, khususnya menyangkut penerapan prinsip transparansi anggaran, partisipasi kelembagaan lokal, dan akomodasi kepentingan-kepentingan masyarakat dalam pengambilan keputusan maupun peraturan daerah. Kesuksesan mekanisme pemilihan yang diterapkan bukan terletak pada bentuk formalnya namun lebih pada ketepatan, keterjangkauan dan kesesuaiannya dengan kondisi objektif perkembangan dalam suatu masyarakat.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Terima kasih sudah berkunjung. Silakan tinggalkan jejak.

Memilih Ayam kampung yang Halal dan Baik

Oleh Lilih Muflihah Tabik pun,  Dunia sudah semakin mudah. Dulu bingung jika tidak bisa berkendara, jadi bergantung dengan ora...