Sabtu, 29 November 2008

Partai Politik, Kemarin, Hari Ini, dan Esok

By: Lilih Muflihah
Partai politik dari masa ke masa mengalami perkembangan meskipun belum dapat dianggap perkembangan yang terjadi mengarah pada hal yang positif. Pada awal kemerdekaan, partai politik belum berperan secara optimal sebagai wadah untuk menyalurkan aspirasi politik rakyat. Hal ini terlihat dari timbulnya berbagai gejolak dan ketidakpuasan sekelompok masyarakat yang merasa aspirasinya tidak terwadahi dengan melakukan gerakan-gerakan separatis kedaerahan. Pada fase berikutnya dalam sejarah perjalanan bangsa yaitu masa Orde Lama, peran partai politik sebagai wadah penyalur aspirasi politik rakyat juga belum terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Partai politik cenderung terperangkap oleh kepentingan partai dan bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Sebagai akibat daripadanya adalah terjadinya ketidak stabilan sistem kehidupan politik dan kemasyarakatan yang ditandai dengan berganti-gantinya kabinet. Di zaman Orde Baru, partai politik dalam kehidupan berbangsa ditata melalui UU No. 3 Tahun 1973, partai politik yang jumlahnya cukup banyak di tata menjadi tiga kekuatan sosial politikyang terdiri dari dua partai politik yaitu PPP dan PDI serta satu Golkar. Partai politik sebagai wadah penyalur aspirasi politik rakyat oleh pemerintahan orde baru tidak ditempatkan sebagai kekuatan politk bangsa tetapi hanya ditempatkan sebagai mesin politik penguasa dan assesoris demokrasi untuk legitimasi kekuasaan semata.

Kemudian terjadilah reformasi yang membuka pintu selebar-lebarnya bagi pembentukan partai. Banyaknya alternatif pilihan partai dinilai dapat memberikan indikasi yang kuat bahwa sistem pemerintahan di tangan rakyat sangat mungkin diwujudkan. Namun orientasi dibentuknya partai masih tidak lebih dari sekedar untuk mendapatkan kekuasaan akibatnya peran partai politik lebih cenderung ditentukan oleh dan untuk kepentingan segelintir elit politik yang memang haus akan kekuasaan. Padahal partai politik hadir bukan hanya untuk memfasilitasi elit politik merebut jabatan publik tapi juga harus melahirkan kader-kader baru yang diikat oleh satu ikatan ideologi untuk menjalankan program kerja partai dan berjuang untuk kepentingan rakyat.

Sesungguhnya partai politik berkembang menandakan bahwa demokrasi pun berkembang. Ada anggapan bahwa demokrasi tidak bisa dibangun tanpa adanya partai yang menjadi wadah bagi politisi sehingga kehadiran partai-partai politik merupakan suatu pengakuan penguasa akan hak warga negara untuk berbeda pendapat, kehadirannya sejalan dengan tumbuhnya kesadaran rakyat akan hak-hak politiknya meski tumbuhnya kesadaran yang ditandai dengan tumbuhnya partai politik saja tidak cukup dijadikan tolak ukur untuk menyebut suatu negara itu demokratis. Ukuran kedaulatan rakyat sesungguhnya dilihat dari semakin besarnya porsi peran yang dapat dimainkan oleh rakyat, serta semakin selarasnya kepentingan rakyat dengan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Di ranah inilah partai politik dapat berperan sebagaimana mestinya sebagai jembatan antara pemerintah dan rakyat.

Sesungguhnya partai politik berusaha untuk menguasai jabatan-jabatan publik atau dengan kata lain ia berusaha mencari kekuasaan melalui pemilihan-pemilihan atau cara lain untuk menduduki jabatan-jabatan publik baik di legislatif maupun eksekutif. Meskipun demikian, kekuasaan sebenarnya diperlukan hanya sebatas pada kondisi yang memungkinkan partai politik dapat menjalankan peran politiknya, bukan malah sebaliknya yaitu memainkan fungsinya untuk mendapatkan kekuasaan yang sebesar-besarnya untuk kepentingan pribadi atau kelompok saja yang akan berakibat hilangnya kepercayaan rakyat.

Dalam prakteknya partai politik cendrung bersifat pragmatis, ideologi yang diusung partai sebagai dasar organisasi hanya sebatas simbol. Ideologi hanya menjadi label instrumental dan penuh keterbatasan. Ini mungkin untuk membantu menarik dukungan komunitas primordial tetapi sekaligus membatasi diri pada komunitas lain. Menarik simpati pemilih sebanyak mungkin lebih ditentukan oleh sikap yang lebih moderat bagi ide-ide dan kepentingan pragmatis yang berkembang di masyarakat. Seringkali demi meraup banyak kursi di parlemen, dengan langkah yang menyesatkan, partai politik berusaha meraup suara dengan menggunakan figuritas seseorang, kejayaan tokoh masa lampau, artis yang sedang populer, bahkan mungkin paranormal.

Pelembagaan sepertinya merupakan masalah utama dalam kepartaian di Indonesia. Beberapa parpol berumur panjang, tetapi tidak mengakar di masyarakat dan ironisnya, beberapa parpol mempunyai program khusus yang menjadi identifikasi partai, tetapi terpecah saat melangsungkan suksesi kepemimpinan. Fenomena perpecahan yang terjadi dalam partai politik belakangan ini, dapat dikatakan tidak ada yang menyangkut perbedaan ideologi ataupun karena perbedaan pola dan arah kebijakan yang hendak ditempuh. Perpecahan yang berakhir dengan pembentukan partai baru ini terutama disebabkan oleh persaingan mendapatkan kedudukan baik di dalam partai ataupun kedudukan di lembaga legislatif dan eksekutif yang mewakili partai politik yang celakanya tidak diatur melalui mekanisme yang terbuka, kompetitif dan adil.

Partai politik di Indonesia setidak-tidaknya mengandung tiga kelemahan utama, yaitu ideologi partai yang tidak operasional sehingga tidak saja sukar mengidentifikasi pola dan arah kebijakan publik yang diperjuangkannya tetapi juga sukar membedakan partai yang satu dengan partai lain. Lalu internal organisasi partai kurang dikelola secara demokratis sehingga partai politik lebih sebagai organisasi pengurus yang bertikai daripada suatu organisme yang hidup sebagai gerakan anggota. Kemudian secara eksternal kurang memiliki pola pertanggungjawaban yang jelas kepada publik.

Ramlan Surbakti mengungkapkan bahwa seyogyanya partai politik memiliki empat konsep. Pertama dapat dikontrol oleh rakyat dari segi keanggotaan, kepengurusan, keuangan, dan kompetisi. Kedua, perlu dikembangkan sistem kepartaian pluralis yang cocok dengan kemajemukan masuarakat tetapi di sisi lain dapat menghasilkan pemerintahan yang efektif, dengan kata lain tidak membuat perbedaan menjadi sama namun membuat perbedaan itu selaras satu sama lain. Ketiga, partai politik hendaknya dikelola oleh orang-orang yang memahami demokrasi dan tidak pragmatis. Keempat, partai politik tidak memonopoli kepentingan, kekuasaan, dan informasi publik.

Partai Politik mempunyai beberapa fungsi partai politik yang meliputi fungsi rekrutmen politik, fungsi sosialisasi politik, fungsi komunikasi politik, dan fungsi pengatur konflik. Fungsi rekrutmen politik dalam hal ini partai politik mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk aktif dalam kegiatan politik menjadi anggota partai yang kemudian juga kelak akan menjadi pengisi jabatan-jabatan baik di legislatif maupun eksekutif. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan partai agar fungsi ini berjalan efektif yaitu menyiapkan kader-kader pimpinan politik, selanjutnya melakukan seleksi terhadap kader-kader yang dipersiapkan, dan berjuang untuk penempatan kader yang berkualitas, berdedikasi, memiliki kredibilitas yang tinggi, serta mendapat dukungan dari masyarakat pada jabatan jabatan politik yang strategis. Rekrutmen politik yang dilakukan harus adil, transparan, dan demokratis untuk memilih orang-orang yang berkualitas dan mampu memperjuangkan nasib rakyat banyak untuk mensejahterakan dan menjamin kenyamanan dan keamanan hidup bagi setiap warga negara. Kesalahan dalam pemilihan kader yang duduk dalam jabatan strategis bisa menjauhkan arah perjuangan dari cita-rasa kemakmuran, kesejahteraan, dan keadilan bagi masyarakat luas.

Namun dalam merekrut kader, kenyataannya partai politik masih belum mampu merekrut kader politik yang berkualitas, berdedikasi, dan memiliki loyalitas serta komitmen yang tinggi bagi perjuangan menegakkan kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan bagi rakyat banyak. Banyak terjadi fenomena yang cukup ganjil, dimana anggota legislatif di beberapa daerah tidak menjagokan kadernya, tetapi justru memilih kader lain yang belum dikenal dan belum tahu kualitas profesionalismenya, kualitas pribadinya, serta komitmennya terhadap nasib rakyat yang diwakilinya. Proses untuk memenangkan seorang calon pejabat politik tidak berdasarkan pada kepentingan rakyat banyak dan bahkan juga tidak berdasarkan kepentingan partai, tetapi masih lebih diwarnai dengan motivasi untuk kepentingan yang lebih bersifat pribadi atau kelompok.

Selanjutnya fungsi partai politik adalah sosialisasi politik. Sosialisasi politik partai selain memiliki makna sosialisasi kepentingan partai politik juga dimaksudkan dalam kerangka upaya demokratisasi Di dalam ilmu politik, sosialisasi politik diartikan sebagai proses seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik. Mengenai bentuk sosialisasi politik, Dawson dan kawan-kawan menyatakan bahwa sosialisasi politik dapat mengambil bentuk yang langsung maupun tak langsung. Dan untuk menyampaikan nilai-nilai, sikap, pandangan maupun keyakinan politik tersebut memerlukan agen sosialisasi politik yang menurut Almond ada enam, yaitu keluarga, sekolah, kelompok bermain, pekerjaan, media massa, dan kontak-kontak politik langsung. Partai politik seharusnya mampu melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai apa yang berkaitan dengan perpolitikan bangsa dan negara, memberikan pengertian kepada masyarakat supaya tidak menjadi anti terhadap dunia politik dan masyarakat menjadi paham akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam usaha menguasai pemerintahan melalui kemenangan dalam pemilihan umum, partai harus memperoleh dukungan seluas mungkin dengan menciptakan kesan yang baik bahwa ia memperjuangkan kepentingan umum namun kesan baik suatu partai disosialisasikan dengan kesan buruk partai saingannya. Jika kita mengamati perkembangan partai politik Indonesia saat ini maka fungsi sosialisasi politik tersebut berubah menjadi "provokasi politik". Hampir setiap partai politik di Indonesia menanamkan kebencian dan dendam antarsesama, bukannya semangat untuk menghargai perbedaan.

Di satu pihak partai politik ikut memainkan peranannya dalam mewujudkan kehidupan demokrasi terutama karena partai politik menjadi wahana komunikasi antar elemen-elemen kemasyarakatan dan kenegaraan. Di pihak lain dengan semakin berkembangnya kehidupan masyarakat, partai politik juga dituntut untuk semakin eksis serta lebih berkualitas. Melalui partai politik, rakyat dapat mewujudkan haknya untuk menyatakan pendapat tentang arah kehidupan dan masa depannya dalam bermasyarakat dan bernegara. Partai politik merupakan komponen yang sangat penting dalam sistem politik demokrasi. Salah satu tugas dari partai politik adalah menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi. Dalam fungsi komunikasi politik, partai politik berperan sebagai pengeras suara bagi rakyat dan sebagai alat pendengar bagi pemerintah.

Partai politik dituntut untuk mampu mengkomunikasikan apa yang menjadi kehendak dan keinginan masyarakat untuk dirumuskan dan disampaikan kepada pembuat kebijakan, dalam hal ini adalah pemerintah. Sehingga pemerintah dapat mengetahui apa sebenarnya yang menjadi keinginan dan kebutuhan masyarakat. Namun keadaan yang ada justru seringkali kehendak dan keinginan masyarakat bertentangan dengan suara yang disampaikan oleh partai akibatnya yang disampaikan adalah keinginan partai. Aspirasi rakyat belum tertangkap, terartikulasi, dan teragregasikan secara transparan dan konsisten. partai politik yang tidak mengaktualisasikan aspirasi rakyat dalam wujud program partai yang akan diperjuangkan.

Terakhir, partai politik harus mampu meredam segala konflik yang terjadi dalam masyarakat dalam wujud fungsi pengatur konflik. Partai dituntut untuk mampu mengelola segala kemungkinan yang mengarah terjadinya konflik dalam masyarakat. Dalam menjalankan fungsi sebagai pengatur konflik ini, partai-partai politik harus benar-benar mengakar dihati rakyat banyak, peka terhadap bisikan hati nurani masyarakat serta peka terhadap tuntutan kebutuhan rakyat. Namun akhir-akhir ini, tak sedikit partai yang justru menjadi pemicu konflik dalam masyarakat karena elit politik yang belum siap dalam berkompetisi secara adil. Selain itu kepentingan yang dikejar partai hanyalah kepentingan partai yang sempit bukan kepentingan nasional, akibatnya konflik tidak terselesaikan malah dipertajam. Begitu banyak konflik horizontal dan vertikal dalam masyarakat, termasuk yang berupa kekerasan, merupakan indikator ketidakberhasilan partai politik melaksanakan fungsi pengatur konflik.

Kecenderungan saat ini menunjukkan, partai politik di Indonesia bukanlah kristalisasi dari kekuatan-kekuatan yang memiliki kesadaran ideologis untuk memperjuangkan visi dan misi organisasi, melainkan kristalisasi dari kelompok kepentingan untuk semata meraih kekuasaan. Proses-proses politik yang rasional di dalam tubuh parpol cenderung tidak berkembang. Mekanisme pelaksanaan fungsi-fungsi kelembagaan partai pada umumnya tidak berjalan secara otonom, amat menggantungkan hidup-matinya kepada elit partai di pusat. Oleh karena itu masih banyak tugas yang perlu diselesaikan. Dibutuhkan memfungsikan kembali partai politik pada fungsi yang seharusnya. Fungsi-fungsi tersebut harus diporsikan pada skala intensitas yang relatif seimbang dan serasi, agar masing-masing dapat saling memperkuat dan memperluas kapasitasnya. Partai Politik, tidak boleh hanya menjadi hal-hal yang bersifat kepentingan sempit dan sesaat. Dalam kaitan ini semua pihak wajib ikut berpartisipasi untuk makin mendewasakan perilaku politik semua pihak.

1 komentar:

  1. maaf aku rada kurang mudheng kalau mgomongin tentang politik, tapi tetap semangat ya...!!!!
    salam rindu untuk mb.lih...
    juga mb.lia n mb.desi...

    BalasHapus

Terima kasih sudah berkunjung. Silakan tinggalkan jejak.

Memilih Ayam kampung yang Halal dan Baik

Oleh Lilih Muflihah Tabik pun,  Dunia sudah semakin mudah. Dulu bingung jika tidak bisa berkendara, jadi bergantung dengan ora...